transpot planning - MKTJ

Transportasi umum yang menghindari 'chaos'

Problematika kepadatan lalu lintas di banyak kota di Indonesia tak kunjung teratasi bahkan cenderung kian mengkhawatirkan. Jumlah kendaraan beromotor kian bertambah sementara penambahan jalan sangat terbatas. Alhasil, kepadatan lalu lintas makin menjadi-jadi dan apabila tidak ditangani secara sistemik dan sistematik maka kondisi 'chaos' alias kekacauan dalam lalu lintas merupakan keniscayaan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Gonta ganti pimpinan daerah (gubernur, walikota dan bupati) sudah sering terjadi namun perhatian pada pelayanan publik terutama dalam bidang angkutan umum masih jauh dari harapan. Apabila transportasi umum yang massal tidak dari sekarang diperhatikan pihak pemangku kebijakan di daeran maka cepat atau lambat kesulitan demi kesulitan memeroleh angkutan umum memadai kian kentara. Filosofi angkutan umum yang baik adalah tidak membiarkan masyarakat yang bergerak kesan kemari menggunakan moda transportasi pribadinya sendiri melainkan yang bergerak adalah angkutan umum untuk menampung dan melayani keperluan masyarakat dalam berpergian. Selama alat transportasi pribadi dibiarkan semakin banyak di jalan-jalan, selama itu pula kepadatan lalu lintas sulit untuk segera diatasi. Sebaliknya, transportasi umum yang representatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan membuat kenyamanan dan kemudahan orang dalam berpergian.   Biasanya kendala utama yang kerapkali diungkap pemangku kekuasaan tentang pembangunan sistem angkutan umum terintegrasi sebagaimana telah dilaksanakan berbagai negara adalah masalah klasik yakni dana yang terbatas. Padahal, yang dibutuhkan terlebih dahulu ialah perubahan mindset pejabat terkait kegiatan berpergian dari persoalan pribadi digeser keranah publik sehingga jika masyarakat (termasuk pejabatnya) ingin berpergian mereka lebih menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan pribadi. Oleh karenanya kemudahan, fasilitas dan akses angkutan umum mesti diutamakan ketimbang untuk kendaraan pribadi. Perubahan cara berpikir dan kepedulian untuk mengkatkan pelayanan publik dibidang transportasi ini harus dimuali dari komitmen dan tekad kuat dari pimpinan hingga disosialisasikan ke jajaran dibawahnya terus berlanjut ke level masyarakat. Angkutan umum yang bersifat massal dan terkoordinasi dengan baik penting direncanakan mulai sekarang oleh pimpinan daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang dan otoritas mengelola wilayahnya. Jika kita mencontoh negara-negara yang telah membuat sistem transportasi umum yang bersifat massal maka kita akan merasakan kenyamanan dan kemudahan naik angkutan umum yang tersedia. Bis, trem dan kereta api terintegrasi dan memiliki jalurnya sendiri sehingga kemacetan untuk jalur ini terhindarkan membuat kenyamanan bagi penumpang. Rute, tempat pemberhentian dan tujuan angkutan umum di tempat-tempat yang sering dikunjungi penumpang seperti sekolah, universitas, rumah sakit, kantor, pasar, mal dan temapt-tempat publik lainnya membuat penumpang mudah berpergian menggunakan transportasi umum ini.  Halte atau tempat naik dan turun penumpang didirikan tidak terlalu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh di setiap halte. Belajar dari sistem angkutan umum yang telah sukses beroperasi di berbagai negara kita ketahui bahwa jarak stasiun (halte) bis, trem, kereta api yang terintegrasi tersebut relatif dekat dengan hunian masyarakat atau berkisar antar 15 sampai 20 menit berjalan kaki dari rumah ke stasiun (halte) tersebut. Dengan demikian masyarakat akan menyenangi untuk naik angkutan umum dari pada kendaraan pribadi karena disamping nyaman di jalan juga terdapat kemudahan akses menggunakan transportasi umum tersebut. Masyarakat kota yang mulai merasakan keruwetan dan kerumitan persoalan angkutan umum sehari-hari sudah sepantasnya seia sekata untuk mendesak wakil rakyat dan pimpinan daerah untuk segera mengatasi persoalan transportasi umum ini secara sistemik dan sistematik. Para calon pimpinan daerah saat dialog dan memaparkan program kerjanya apabila terpilih semestinya diminta untuk merancang sistem transportasi umum yang terintegrasi tersebut. Kita ambil contoh misalnya di Malang ini saat pemilihan walikota tidak banyak orang yang menanyakan mindset calon pimpinan daerah terhadap pengentasan persoalan angkutan umum ini. Hal ini mungkin karena banyak dari kita masih menganggap masalah kepadatan lalu lintas di Malang masih bisa ditolerir dibanding kota besar seperti Jakarta. Padahal jika tidak dari sekarang dipikirkan dan direncanakan secara matang dan terkoordinasi maka dalam waktu tidak lama lagi situasi perlalu-lintasan di Malang akan semakin rumit dan nanti akan dirasakan penyesalan tak berguna akibat tidak bersikap antisipasi atas potensi "chaos" lalu lintas yang sudah didepan mata ini. Wallahu a'lam